Pasal 1601

Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-

ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-

ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua

macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu

pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian

pemborongan kerja.

Pasal 1601a

Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri

untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu

yang tertentu.

Pasal 1601b

Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong,

mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas,

dengan harga yang telah ditentukan.

Pasal 1601c

Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan persetujuan lain, maka

baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan mengenai

persetujuan lain yang sifat-sifatnya terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada

pertentangan antara kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan-

ketentuan mengenai perjanjian kerja.

Jika pemborongan kerja diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali

dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua

belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemborongan-

pemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan

mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua

persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-

sendiri, kecuali ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 pada bab ini.

Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang pertama hanya diadakan untuk

percobaan saja, maka persetujuan demikian harus dianggap mengandung sifat pemborongan

kerja dan segala ketentuan dalam Bab 6 itu berlaku baginya.

BAGIAN 2

Perjanjian Kerja pada Umumnya

Pasal 1601d

Bila perjanjian kerja diadakan secara tertulis, maka biaya aktanya dan perongkosan lainnya

harus ditanggung majikan.

Pasal 1601e

Jika pada waktu membuat perjanjian diberikan dan diterima uang panjar, maka kedua belah

pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan uang panjar itu di tangan

buruh (penerima panjar) atau dengan mengembalikan uang panjar itu kepada majikan (pemberi

panjar). Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari upah, jika perjanjian kerja diadakan untuk

waktu lebih dari tiga bulan atau untuk waktu yang tak ditentukan dan ternyata berjalan selama

lebih dari tiga bulan.

Pasal 1601f

Mengenai perjanjian kerja yang diadakan oleh seorang perempuan yang bersuami sebagai

buruh, undang-undang menganggap perempuan itu telah memperoleh izin dari suaminya.

Tanpa bantuan suaminya ia boleh melakukan segala perbuatan perjanjian itu, termasuk

membayar segala penagihan dan menghadap Hakim. Ia berhak menerima atau menuntut apa

saja yang disebut dalam perjanjian kerja untuk kepentingan keluarganya.

Pasal 1601g

Anak yang belum dewasa mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruh, jika ia dikuasakan

untuk itu oleh walinya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Surat kuasa lisan hanya berlaku untuk membuat suatu perjanjian kerja tertentu. Jika anak yang

belum dewasa belum berusia 18 tahun, maka kuasa itu harus diberikan dihadapan majikan atau

orang yang mewakilinya.

Kuasa tersebut tidak dapat diberikan dengan bersyarat. Jika kuasa diberikan secara tertulis,

maka anak yang belum dewasa itu wajib menyerahkan surat kuasanya kepada majikan, yang

harus segera menyampaikan suatu salinan yang ditandatangani kepada anak yang belum

dewasa itu dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja,. mengembalikan surat kuasa tersebut

kepada anak yang belum dewasa tersebut atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

Sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu dalam kuasa yang telah

diberikan itu, anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi ketentuan alinea ketiga Pasal 1603 f.

Namun demikian, ia tidak dapat menghadap Pengadilan tanpa dibantu oleh walinya menurut

undang-undang, kecuali bagi Pengadilan ternyata bahwa wali tersebut tidak mampu

menyatakan kehendaknya.

Pasal 1601h

Jika anak yang belum dewasa, yang belum mampu membuat suatu perjanjian kerja, telah

membuat perjanjian kerja dan karena itu selama enam minggu telah melakukan pekerjaan pada

majikan tanpa rintangan dari walinya menurut undang-undang, maka ia dianggap telah diberi

kuasa dengan lisan oleh walinya untuk membuat perjanjian kerja itu.

Pasal 1601i

Suatu perjanjian kerja antara suami istri adalah batal.

Pasal 1601j

Suatu reglemen (peraturan perusahaan) yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh,

jika buruh telah menyatakan setuju dengan reglemen itu dan juga telah memenuhi syarat-syarat

berikut:

1. bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu telah diberikan kepada buruh dengan cuma-

cuma oleh atau atas nama majikan;

2. bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja satu

eksemplar lengkap reglemen tersebut yang ditandatangani oleh majikan, supaya dapat

dibaca oleh umum;

3. bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu ditempelkan dan tetap ada di suatu tempat

yang dapat didatangi buruh dengan mudah, sedapat-dapatnya dalam ruang kerja

sehingga dapat dibaca dengan baik.

Penyerahan dan pembacaan reglemen itu di Departemen Tenaga Kerja diselenggarakan

dengan cuma-cuma. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan reglemen itu

dengan cuma-cuma. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan suatu ketentuan pasal ini,

adalah batal.

Pasal 1601k

Jika selama hubungan kerja ditetapkan suatu reglemen baru atau diubah reglemen yang telah

ada, maka reglemen baru atau reglemen yang telah diubah itu hanya mengikat buruh bila satu

eksemplar Iengkap rancangannya, sebelum ditetapkan, disediakan selama suatu waktu dengan

cuma-cuma untuk dibaca oleh buruh sehingga ia dapat mempertimbangkan isinya dengan

seksama. Jika buruh, setelah reglemen baru atau reglemen yang diubah itu ditetapkan tidak

dapat menyetujui, maka dalam waktu empat minggu sesudah mengetahui penetapan itu, ia

dapat menuntut di muka Pengadilan, supaya perjanjian kerja dibatalkan.

Setelah mendengar pihak lawan atau memanggilnya secara sah, Pengadilan memutus pada

tingkatan terakhir dan mengabulkan tuntutan buruh, kecuali jika ia berpendapat bahwa buruh

tidak begitu dirugikan oleh reglemen baru atau reglemen yang diubah itu. Dalam menunggu

putusan Pengadilan dan bila tuntutan ditolak, hubungan kerja berlangsung terus sedangkan

reglemen baru atau reglemen yang diubah itu sah sejak berlaku.

Dalam hal tuntutan dikabulkan, Pengadilan akan menetapkan pada saat mana hubungan kerja

akan berakhir, dan buruh berhak atas suatu ganti rugi sebagaimana di tentukan pada Pasal

1693q dalam pemutusan hubungan kerja oleh majikan.

Pasal 1601l

Suatu pernyataan dari pihak buruh bahwa ia mengikatkan diri untuk menyetujui tiap reglemen

yang akan ditetapkan oleh majikan di kemudian hari atau tiap perubahan dalam suatu reglemen

yang telah ada, adalah batal.

Pasal 1601m

Dan ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu, orang hanya boleh menyimpang jika ada

perjanjian khusus yang tertulis mengenai hal itu.

Pasal 1601n

Setiap perjanjian antara majikan dan buruh yang bertentangan dengan suatu perjanjian

perubahan kolektif yang mengikat kedua belah pihak satu sama lain, dapat dibatalkan atas

tuntutan masing-masing dan mereka yang bersama-sama menjadi pihak dalam perjanjian

perburuhan kolektif itu, kecuali pihak majikan.

Yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh

seorang majikan atau lebih, atau suatu perkumpulan majikan atau lebih yang merupakan badan

hukum di satu pihak, dari suatu serikat buruh atau lebih yang merupakan suatu badan hukum

di lain pihak, tentang syarat-syarat kerja yang harus diindahkan sewaktu membuat suatu

perjanjian kerja.

Pasal 1601o

Untuk menghitung upah sehari yang ditetapkan dalam bentuk uang maka dalam bab ini satu

hari ditetapkan 10 jam, satu minggu 6 hari, satu bulan 25 hari, dan satu tahun 300 hari. Jika

upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan dengan cara lain dan cara menurut jangka waktu,

maka sebagai upah harian yang ditetapkan dalam jumlah uang harus diambil upah rata-rata dari

buruh, dihitung selama 30 hari kerja yang telah lalu. Jika tidak dapat digunakan ukuran seperti

itu, maka sebagai upah harus diambil upah yang biasa untuk pekerjaan yang paling mirip dalam

hal sifat, tempat dan waktu.

Pasal 1601p

Upah buruh yang tidak tinggal di rumah majikan, tidak boleh ditetapkan selain dalam bentuk:

1. uang;

2. makanan, bahan makanan, penerangan dan bahan bakar yang harus dipakai di tempat

penyerahannya;

3. pakaian yang harus dipakai dalam melakukan pekerjaan;

4. sejumlah tertentu hasil perusahaan, atau bahan dasar atau bahan pembantu yang dipakai

dalam perusahaan itu, bila hasil atau bahan dasar atau bahan pembantu itu, mengingat

sifat dan banyaknya, termasuk dalam kebutuhan hidup utama bagi buruh dan

keluarganya, atau dipakai dalam perusahaan buruh, sebagai bahan dasar, bahan

pembantu, alat-alat atau perkakas, dengan pengecualian minuman keras dan candu;

5. hak pakai sebidang tanah atau padang rumput atau kandang untuk hewan, yang

ditentukan banyaknya serta jenisnya, kepunyaan buruh atau salah seorang anggota

keluarganya; hak pakai alat-alat kerja atau perkakas-perkakas serta perawatannya;

6. pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh majikan atau atas tanggungan majikan

untuk buruh itu;

7. hak pakai rumah atau sebagian rumah tertentu, perawatan kesehatan bagi buruh serta

keluarganya dengan cuma-cuma, pemakaian seorang pelayan atau lebih dengan cuma-

cuma, pemakaian sebuah mobil atau kendaraan lain dalam pembiayaan rumah tangga

semacam itu, sekedar belum termasuk dalam nomor-nomor tersebut di atas;

8. gaji selama cuti, setelah bekerja selama beberapa tahun tertentu, atau hak atas

pengangkutan dengan cuma-cuma ke tempat asal atau cuti pulang pergi.

Pasal 1601q

Jika dalam perjanjian atau reglemen tidak ditetapkan jumlah upah oleh kedua belah pihak,

maka buruh berhak untuk memperoleh upah sebanyak upah yang biasa di tempat itu bagi

pekerjaan yang serupa dengan pekerjaannya. Jikalau kebiasaan seperti ini tidak ada di tempat

itu, maka upah itu harus ditentukan dengan mengingat keadaan, menurut keadilan.

Pasal 1601r

Jika jumlah upah telah ditetapkan tetapi berlainan dari yang diperkenankan menurut Pasal

1601p, maka upah itu harus dianggap telah ditetapkan dalam bentuk uang dengan jumlah lima

kali jumlah tersebut. Seluruh upah yang ditetapkan berupa uang itu hendaklah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan di atas tentang hal memperhitungkan uang upah itu, sehingga tidak boleh

melebihi sepertiga kali jumlah upah yang biasanya atau menurut kepatutan harus diberikan

pada pekerjaan yang semacam. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini

adalah batal.

Pasal 1601s

Tiap perjanjian antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang

bekerja di bawah salah seorang dari mereka itu, yang mengikat diri buruh itu untuk

menggunakan upah atau pendapatannya yang lain seluruhnya atau sebagian menurut cara

tertentu atau untuk membeli barang-barang keperluannya di tempat tertentu atau dan orang

tertentu, tidak diperbolehkan dan adalah batal. Dan ketentuan-ketentuan tersebut, dikecualikan

perjanjian yang mengikutsertakan buruh dalam suatu dana, asal dana tersebut memenuhi

syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 1601t

Jika buruh telah membuat suatu janji dalam suatu penjanjian dengan majikan, sedang

perjanjian itu menurut pasal di atas tidak diperbolehkan dan batal, maka perbuatan itu tidak

menimbulkan suatu perikatan. Buruh itu berhak menuntut kembali dari majikan tersebut

pembayaran yang dipotong dari upahnya atau yang telah ia keluarkan sendiri dari sakunya

seluruhnya dengan perjanjian tersebut, sedangkan uang yang telah ia terima dan majikan tidak

wajib dikembalikan.

Meskipun demikian, dalam hal mengabulkan tuntutan buruh, Pengadilan berkuasa untuk

membatasi hukuman sampai pada suatu jumlah yang dianggapnya adil menurut keadaan, tetapi

paling sedikit sebesar kerugian yang diderita oleh buruh itu menurut taksiran Pengadilan.

Jika buruh telah mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain daripada majikan, sedang

perjanjian tersebut tidak diperbolehkan, maka buruh berhak meminta kembali dari majikan apa

yang telah dibayar atau yang masih terutang kepada orang lain itu. Ketentuan alinea kedua juga

berlaku dalam hal ini. Tiap hak buruh untuk mengajukan tuntutan yang berdasarkan pasal ini,

gugur setelah lewat enam bulan.

Pasal 1601u

Majikan hanya dapat mengenakan denda atas pelanggaran terhadap ketentuan dan perjanjian

tertulis atau reglemen, jika ketentuan itu ditunjuk secara tegas dan dendanya disebut pula

dalam perjanjian atau reglemen itu. Perjanjian atau reglemen yang memperjanjikan denda itu

harus menyebutkan dengan seksama kegunaan denda itu. Uang denda, baik secara Iangsung

maupun secara tidak langsung, sekali-kali tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi

majikan atau orang lain, yang dikuasakan olehnya untuk mengenakan denda kepada buruhnya.

Tiap denda yang diperjanjikan dalam suatu reglemen atau dalam suatu perjanjian, harus

ditetapkan pada jumlah tertentu yang dinyatakan dalam mata uang untuk upah yang ditetapkan

itu. Dalam satu minggu, kepada seorang buruh tidak boleh dikenakan denda-denda yang

jumlahnya melebihi upahnya dalam sehari.

Tidak satu denda pun boleh dijatuhkan lebih dari jumlah ini. Tiap perjanjian yang

bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah batal, Dengan perjanjian tertulis atau dengan

reglemen boleh diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat,

tetapi hanya mengenai buruh yang upahnya ditetapkan berupa uang yang jumlahnya lebih dari

delapan gulden sehari. Jika terjadi demikian, Pengadilan senantiasa berkuasa mengurangi

jumlah denda yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari

sepantasnya. Memperjanjikan hukuman, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 10 dan Bab 1

dalam buku ini, adalah termasuk menetapkan dan menjanjikan denda menurut pengertian

pasal ini.

Pasal 1601v

Untuk satu perbuatan majikan tidak boleh mengenakan denda sambil menuntut ganti rugi.

Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

Pasal 1601w

Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan

salah satu kewajibannya, dan kerugian yang diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai

dengan uang, maka Pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai

ganti rugi.

Pasal 1601x

Suatu perjanjian yang mengurangi hak buruh, bahwa setelah mengakhiri hubungan kerja, ia

tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, hanya sah jika dibuat dalam

suatu perjanjian tertulis atau suatu reglemen dengan buruh yang telah dewasa.

Baik atas tuntutan buruh maupun atas permintaannya yang diajukan pada pembelaannya dalam

suatu perkara, Pengadilan boleh membatalkan perjanjian seperti itu, seluruhnya atau sebagian,

dengan alasan bahwa dibandingkan dengan kepentingan majikan yang dilindungi itu, buruh

dirugikan secara tidak adil oleh perjanjian tersebut.

Dan suatu perjanjian termaksud dalam alinea pertama, majikan tidak dapat mengambil hak-hak

jika ia memutuskan hubungan kerja secara melanggar hukum atau jika buruh memutuskannya

karena desakan sesuatu yang ditimbulkan majikan itu secara tegas atau dengan kesalahannya.

Juga tidak boleh majikan berbuat demikian, jika Pengadilan, atas permintaan atau tuntutan

buruh, telah menyatakan bubarnya perjanjian itu berdasarkan suatu alasan mendesak, yang

diberikan kepada buruh karena kesengajaan atau kesalahan majikan.

Jika buruh berjanji akan memberikan kepada majikan suatu ganti rugi bila ia melakukan

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan suatu perjanjian sebagaimana dimaksudkan

pada alinea pertama, maka Pengadilan senantiasa berwenang mengurangi ,jumlah ganti rugi

yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari yang sepantasnya.

Pasal 1601y

Dihapus dengan S. 1928-533 jo. S. 1929-261.

BAGIAN 3

Kewajiban-kewajiban Majikan

← Pasal 1600 ↑ Daftar Pasal Pasal 1602 →