Pasal 54

Berlaku

Catatan: Peraturan Pemerintah pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Mengatur secara teknis: (1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk uang kompensasi saat berakhir; (2) Alih daya (outsourcing); (3) Waktu kerja dan istirahat; (4) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk tabel multiplier pesangon per alasan PHK (Pasal 40–56). PP ini menggantikan ketentuan teknis PHK yang sebelumnya diatur dalam Pasal 161–172 UU 13/2003 (kini dihapus). WAJIB dibaca bersamaan dengan UU 13/2003 dan UU 6/2023 untuk menghitung pesangon dengan benar.

(1)   Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l yang
menyebabkan kerugian Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a.    uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
b.    uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama.
(2)   Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l yang
tidak menyebabkan kerugian Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a.    uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
b.    uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
(3)   Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah maka Pengusaha
mempekerjakan Pekerja/Buruh kembali.
(4)   Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha dapat
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:
a.    uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
b.    uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama.
(5)   Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha dapat
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:
a.    uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
b.    uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

← Pasal 53 ↑ Daftar Pasal Pasal 55 →