Pasal 98

Berlaku

Catatan: Sebagian besar pasal PHK, upah, dan alih daya telah DIUBAH atau DIHAPUS oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahannya UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Pasal yang terdampak ditandai ⚠️ PERINGATAN dalam teks. MK 168/2023 memulihkan beberapa ketentuan pesangon. Teks dalam dokumen ini adalah versi asli UU 13/2003.

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan
pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk
pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat
buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan
Provinsi, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/
Bupati/Walikota.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata
cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata
kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), diatur dengan Keputusan Presiden.
Bagian ...

⚠️ PERINGATAN: Pasal ini telah DIUBAH oleh UU No. 6 Tahun 2023 (penetapan Perppu Cipta Kerja). Bunyi pasal di atas adalah versi asli UU No. 13 Tahun 2003 dan sudah tidak berlaku. Ketentuan baru: Dewan Pengupahan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan upah minimum. Per MK 168/2023: Dewan Pengupahan Daerah WAJIB AKTIF BERPERAN dalam penyusunan kebijakan pengupahan daerah (tidak lagi sekadar saran/pertimbangan pasif). Dampak: SEDANG — kekuatan suara pekerja dalam penetapan UMP/UMK.

[Catatan: Ketentuan pasal ini telah DIUBAH oleh UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) dan/atau Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Dewan Pengupahan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan upah minimum. Per MK 168/2023: Dewan Pengupahan Daerah WAJIB AKTIF BERPERAN dalam penyusunan kebijakan pengupahan daerah (tidak lagi sekadar saran/pertimbangan pasif). Periksa UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 35 Tahun 2021 untuk ketentuan yang berlaku saat ini.]

← Pasal 97 ↑ Daftar Pasal Pasal 99 →